Anies Baswedan Tetapkan Mobil dan Motor Listrik Bebas Pajak BBNKB di Jakarta

Pengisian tenaga baterai mobil listrik DFSK Glory E3
Pengisian tenaga baterai mobil listrik DFSK Glory E3. Foto : ist

Autonesian.com – Sejalan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyambut kehadiran mobil dan motor listrik, Pemprov DKI Jakarta akhirnya secara resmi menetapkan peraturan baru.

Adapun peraturan baru tersebut melalui Anies Baswedan, telah meneken Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020, yang memuat kebijakan Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Terkait hal itu, maka bagi masyarakat Jakarta yang memiliki atau berencana untuk membeli kendaraan bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat, dapat menikmati insentif pembebasan pajak BBN-KB.

“Pada siang hari ini saya mengumumkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang insentif pajak bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan,” ujar Gubernur Anies Baswedan saat Konferensi Pers di Balairung, Balai Kota Jakarta, Kamis (23/01).

Dia juga menambahkan,”Pemprov DKI menjadi Pemerintah Provinsi pertama yang mengeluarkan peraturan pembebasan BBN-KB. Jadi, terhitung mulai tahun 2020, kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, kendaraan motor berbasis listrik, baik roda empat maupun roda dua, diberikan pembebasan pajak bea balik nama.”

Sementara untuk kebijakan mobil dan motor listrik ini berlaku untuk penggunaan pribadi maupun umum. Sedangkan untuk syaratnya, kendaraan tersebut harus murni dengan menggunakan teknologi mesin listrik.

Baca Juga :  Warna Baru Dirilis, Kawasaki W175 Kian Kental Nuansa Retro

“Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan dapat pasokan sumber daya listrik dari baterai, baik dari kendaraannya ataupun dari luar. Dan kebijakan ini tidak berlaku untuk jenis kendaraan Hybrid ataupun kendaraan semi listrik. Jadi, hanya kendaraan bermotor yang 100 persen menggunakan listrik berbasis baterai,” tegas Gubernur Anies.

Dengan demikian, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan peraturan tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang kebijakannya tertuang dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2020.

Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau 5 (lima) tahun ke depan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum listrik berbasis baterai.

Pergub Nomor 3 Tahun 2020 ini membantu menopang Pemerintah Pusat untuk mewujudkan target sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2019. Selain itu, Pergub ini sekaligus turut serta dalam mendukung, mengatur dan mengendalikan kualitas udara di kota Jakarta.

Total
1
Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Previous Article
Mitsubishi Fuso Fighter FN 62 L

Mitsubishi Fuso Dominasi Penjualan Kendaraan Niaga di 2019

Next Article

Suzuki Address FI Bermasalah? Berikut Penjelasannya

Related Posts