Autonesian.com — Kabar baik datang bagi masyarakat Jawa Barat di awal 2026, khususnya bagi para pemilik kendaraan bermotor.
Memasuki tahun baru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung memastikan roda layanan publik kembali berputar normal tanpa jeda, sekaligus memberikan kepastian penting terkait kebijakan pajak kendaraan.
Selain itu juga memastikan seluruh layanan pemerintahan sudah kembali berjalan sejak 2 Januari 2026, termasuk layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Sementara di tengah kekhawatiran masyarakat akan potensi kenaikan biaya administrasi tahunan, Pemprov Jabar justru menghadirkan kepastian yang menenangkan dengan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepastian ini sekaligus membawa angin segar karena tidak ada kenaikan pajak kendaraan dibandingkan tahun sebelumnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi, menegaskan bahwa pajak kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat tetap sama seperti 2025.
Begitu pula dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dipastikan tidak mengalami kenaikan.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
“Untuk pajak kendaraan bermotor, kendaraan pribadi roda dua dan roda empat tidak ada kenaikan, tetap seperti 2025. Dan untuk BBNKB juga tidak mengalami kenaikan,” ujar Kang Dedi dalam pernyataannya kepada warga Jawa Barat dan warganet.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga memberikan keringanan signifikan bagi kendaraan berpelat kuning. Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 dikenakan sebesar 60 persen kini diturunkan menjadi 30 persen.
Lihat postingan ini di Instagram
Sementara untuk angkutan barang, tarif yang sebelumnya mencapai 100 persen kini dipangkas menjadi 70 persen.
Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban pelaku usaha transportasi dan logistik, sekaligus menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa di Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Kang Dedi turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan.
Menurutnya, kontribusi masyarakat inilah yang membuat pembangunan infrastruktur di Jawa Barat terus berjalan, mulai dari kondisi jalan yang semakin mulus dan lebar, kehadiran trotoar dan taman kota, hingga penerangan jalan umum serta sistem drainase yang lebih baik.
“Hari ini jalan-jalan di Jawa Barat mulus-mulus, lebar-lebar, banyak yang dilengkapi trotoar, taman, PJU, dan drainase. Ini bukan karya saya, ini adalah karya seluruh warga Jawa Barat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.
Menghadapi 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak masyarakat untuk terus melangkah membangun daerah dengan tetap memenuhi kewajiban membayar pajak.
Kang Dedi juga menyelipkan pesan moral bagi mereka yang masih menunggak, agar memiliki kesadaran dan rasa malu untuk segera melunasi kewajiban pajaknya.
“Saya doakan uang pajak yang dibayarkan terganti dengan rezeki yang jauh lebih banyak, yang belum bayar pajak juga tetap saya doakan, mudah-mudahan punya rezeki untuk membayarnya dan ada rasa malu untuk tetap membayarnya,” tutup Kang Dedi.
Dengan kebijakan pajak yang tetap dan bahkan lebih ringan untuk sektor tertentu, Jawa Barat berharap 2026 menjadi tahun lanjutan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan didukung penuh oleh kesadaran masyarakatnya.
GIPHY App Key not set. Please check settings